Menuju Human Right Cities, Bojonegoro Matangkan Diri Dalam Festival HAM 2016

Dalam rangka menyambut acara Festival HAM Nasional 2016 yang diadakan di Kabupaten Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat INFID (International NGO Forum on Indonesian Development, menggelar Workshop dan Media Briefing tentang pemahaman HAM (Hak Asasi Manusia) pada hari Senin (28/11/2016) di Creative Room, Gedung Pemkab Bojonegoro Lantai 2. Dengan tujuan menyongsong Kabupaten Bojonegoro sebagai Human Right Cities atau Kota/Kabupaten Ramah HAM.

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah elemen masyarakat yakni mahasiswa, komunitas, jurnalis media, LSM lokal dan beberapa staff SKPD pemerintah kabupaten Bojonegoro.

Dalam kesempatan ini dibahas beberapa hal terkait pemahaman HAM oleh Mugianto, aktivis HAM dan Senior Program Officer Human Rights dari INFID. Beliau memaparkan terkait pemahaman dasar definisi HAM sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Bukan pemberian dan juga Bukan karena status. Selain itu HAM tidak boleh diambil atau direbut, tetapi juga ada beberapa hal yang harus dibatasi.

Beliau juga menjelaskan mengenai UU no. 39 tahun 1999 yang berisi tentang hal-hal berkaitan tentang pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai dasar berdirinya lembaga komnas HAM dan juga LSM seperti INFID.

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam empat hal berkaitan tentang HAM yakni Melindungi (To Protect), Memajukan (To Promote) , Menegakkan (To Uphold), serta Memenuhi (To Fulfill).

Pelanggaran HAM bisa terjadi apabila tanggung jawab tersebut tidak terpenuhi. Dijelaskan dalam UU no. 26 tahun 2000 terkait beberapa yang termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat yaitu Genosida  dan kejahatan terhadap kemanusiaan (KTM). Termasuk beberapa contohnya di Indonesia adalah kasus silam tentang peristiwa tanjung priok pada masa orde baru, kasus petrus (penembak misterius), dll.

Hadir pula dari komisioner Komnas HAM, M Nur Khoiron. Memaparkan terkait tugas-tugas Komnas HAM sebagai lembaga pelindung HAM di Indonesia. Tugas-tugas Komnas HAM diatur oleh UU no. 39 tahun 2016 yakni menjalankan amanah konstitusi berkaitan dengan HAM. Sedangkan berdasarkan UU no 26 tahun 2000 Komnas HAM memiliki kewenangan penyelidikan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM. Ini meruapakan kewenangan yang sejajar dengan kewenangan aparat.

Beliau juga menjelaskan bahwa HAM sebagai jantung Negara Hukum dan Festival HAM 2016 ini diadakan dalam rangka mengingatkan nilai-nilai filsafat pancasila. Perlu peran aktif semua masyarakat agar menjadi kota/kabupaten ramah HAM.

Selain itu turut hadir Bupati Bojonegoro, Drs. Suyoto M.Si. Beliau menuturkan bahwa adanya Festival HAM 2016 diadakan di Bojonegoro bukan berarti tidak ada pelanggaran HAM sama sekali di Kabupaten Bojonegoro. Justru sebagai pendorong agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dan merupakan selebrasi praktik-praktik nilai pancasila.

“perlu adanya kerjasama semua pihak masyarakat termasuk sinergi elemen empat sekawan yakni A,B,G dan C. A adalah Akademisi, B adalah Bussinesmen (pembisnis), G adalah Goverment (pemerintahan), dan C adalah Community (komunitas) demi menyalakan lilin pemicu implementasi HAM”, ujarnya.

Hal ini sejalan dengan deklarasi Kabupaten Bojonegoro sebagai Human Right Cities, yakni dalam rangka melokalkan perlindungan dan pemenuhan HAM. Serta merayakan praktik pancasila yang merupakan tema besar Festival HAM 2016.

Baca Juga Dari Penulis

Comments

Loading...