Cerita dari Bojonegoro Tentang Demokrasi

Pilkada, selama ini selalu menjadi event para elite politik bertempur. Baik tingkat nasional, regional, sampai daerah. Konspirasi dan lobi2 terselubung selalu mewarnai “pertempuran” ini. Terlebih apabila incumbent sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi, disinilah terjadi potensi “dinasti” kepemimpinan. Yang dinamakan dinasti kepemimpinan bukan hanya apabila tongkat estafet jabatan dilanjutkan oleh keluarga, tapi bisa juga apabila pemangku kekuasaan berikutnya memiliki “deal-deal” yang sifatnya menguntungkan incumbent atau kelompoknya secara materiil. Karena biasanya “restu” dan dukungan dari incumbent yg sudah lama memimpin adalah sesuatu yang menjadi rebutan para bakal calon kontestan pilkada.

Seringkali juga, sebuah pergeseran kepemimpinan menjadi sebuah momentum perubahan sebuah daerah, baik perubahan ke arah yang lebih baik maupun lebih buruk. Terkadang penerus tidak mau meneruskan sebuah kebijakan atau program yang dilakukan pemerintahan sebelumnya hanya karena takut tidak populer. Padahal kebijakan trsebut baik dan dirasakan betul manfaatmya oleh rakyat.

Dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik antara pemimpin baru dan pemimpin sebelumnya. Komunikasi yang transparan, juga didasari kebijaksanaan dan menempatkan rakyat sebagai kepentingan tertinggi diatas kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga siapapun pemimpin yang terpilih dapat memiliki gambaran yang clear akan arah pembangunan, permasalahan-permasalahan yang terjadi, kondisi aktual dan solusi-solusi yang berjalan. Untuk kemudian menyusun strategi pembangunan 5 tahun ke depan.

Apa yang terjadi di Bojonegoro merupakan sesuatu yang luar biasa, dimana incumbent 2 periode yang masih menjabat kurang lebih 2 tahun lagi mengundang semua bakal calon potensial bupati berikutnya untuk berkumpul dan duduk bersama. Lalu mereka diminta menyampaikan apa pun yang ada dalam pikiran, baik itu pro maupun kontra terhadap pemerintahan yang sudah berjalan. Inilah hakikat demokrasi dan sila ke 4 pancasila, membuka diri untuk menyalahkan dan disalahkan untuk kemudian menyatukan pikiran mencari solusi yang terbaik.

Pertemuan ini diadakan di dalam rumah dinas bupati yang biasanya dianggap sakral. Bukan di ruang tamu melainkan di ruang tengah/ruang keluarga. Ada sebuah pesan yang tersirat, yaitu siapapun yang jadi bupati harus sadar betul bahwa rumah ini adalah milik rakyat, maka siapapun yang menjabat adalah mengemban amanat rakyat. Juga pesan transparansi dimana pemimpin harus siap terbuka dan siap membuka pintunya untuk siapapun yang datang.

Acara ini adalah acara bedah buku “Kang Yoto : Resonansi Kepemimpinan Transformatif” lalu dilanjutkan dengan diskusi dan sillaturrahmi. Hampir semua bakal calon bupati potensial Bojonegoro hadir. Acara begitu hidup karena tidak hanya yang pro-pemerintahan yang diundang, tapi juga yang oposisi. Dibuka oleh Kang Yoto, acara dilanjutkan dengan refleksi kepemimpinan. Siapapun boleh bicara, kemudian harus menunjuk orang untuk giliran berikutnya berbicara, begitu seterusnya. Acara “lesehan” ini berlangsung gayeng dan kekeluargaan, meskipun yang hadir banyak yang berseberangan aliran.

Pertemuan ini diharapkan menjadi trigger untuk komunikasi yang baik antar 2 periode jabatan yang sekarang dan akan datang. Dan secara tersirat menegaskan netralitas incumbent, dan kesiapan untuk mendukung siapapun calon bupati berikutnya yang dapat menjual komitmen dan kualitasnya untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama untuk Bojonegoro yang lebih baik.

Sebuah kabupaten di pinggiran Jawa Timur telah memberikan contoh yang baik. Andai saja ini dapat terjadi di daerah lain atau level yang lebih tinggi. Tentu akan sangat luar biasa, misalnya, ketika mendekati pilpres, semua bakal calon presiden dan incumbent beserta jajaran kabinet membuat pertemuan terbuka untuk berdiskusi secara kekeluargaan dan saling membuka diri demi kepentingan rakyat. Andai saja

Baca Juga Dari Penulis

Comments

Loading...